LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian, serta optimalisasi program nasional agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, dalam Sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” yang digelar di Radisson Lampung Kedaton, Senin (11/05/2026).
“Concern Pak Gubernur melalui program Desaku Maju adalah memastikan program pusat tetap inline dengan kebutuhan daerah, tetapi nilai tambah ekonominya harus bertahan di wilayah kita, khususnya di desa. Uangnya jangan sampai hanya berputar di kota,” ujar Ganjar saat menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Lampung.
Sarasehan tersebut diselenggarakan oleh Serikat Media Siber Indonesia Lampung, Jaringan Media Siber IndonesiaLampung, dan Asosiasi Media Siber Indonesia Lampung. Forum menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung untuk membahas arah pembangunan Lampung periode 2025–2030.
Dalam paparannya, Ganjar menjelaskan bahwa visi pembangunan Lampung telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah provinsi menempatkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, Lampung tidak memiliki sumber daya tambang besar seperti sejumlah provinsi lain. Oleh karena itu, strategi pembangunan diarahkan pada peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui program hilirisasi.
Ganjar menyebut sejumlah indikator makro daerah menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan Lampung pada 2025 berada di angka 9,66 persen atau sudah berada di bawah dua digit. Inflasi juga tetap terkendali sesuai target pemerintah.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,58 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera setelah Riau.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penguatan nilai tukar petani. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan langkah jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan tujuh program unggulan daerah yang diselaraskan dengan program prioritas nasional. Program tersebut meliputi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi ekonomi desa, pemerataan pendidikan, stabilisasi harga, serta peningkatan kemantapan jalan.
Ganjar menjelaskan program Desaku Maju menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam memperkuat perputaran ekonomi di desa. Program tersebut dirancang agar rantai pasok kebutuhan MBG dapat dipenuhi langsung oleh petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga skala ekonomi dan kontinuitas pasokan. Banyak pelaku usaha kecil di desa yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga belum mampu masuk ke sistem distribusi program nasional.
Ganjar juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur ekonomi di sentra produksi pertanian, salah satunya melalui penyediaan fasilitas pengering gabah (dryer) di wilayah sentra pertanian guna menekan biaya distribusi petani.
“Kalau dryer disediakan di berbagai sentra komoditas, maka biaya produksi dan biaya angkut bisa ditekan. Margin keuntungan bisa tetap berputar di desa,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, Pemprov Lampung juga mulai mendorong pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan bioetanol. Limbah pertanian seperti daun tebu dan singkong dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif di masa depan.
Dalam forum yang sama, Kepala Bapenda Lampung sekaligus Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG di Lampung. Ia menyebut Lampung kini menjadi salah satu daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional.
Menurut Saipul, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung mencapai lebih dari 1.150 unit dengan penerima manfaat sekitar 2,3 juta orang. Capaian tersebut, kata dia, merupakan hasil percepatan yang dilakukan sejak awal 2025 atas arahan langsung Gubernur Lampung.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari standar dapur, sertifikasi higiene sanitasi, hingga kasus keracunan makanan. Saat ini, sekitar 84,6 persen dapur MBG di Lampung telah memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Saipul, sebagian persoalan muncul akibat distribusi makanan yang tidak sesuai standar operasional prosedur, seperti makanan yang melewati batas waktu distribusi atau proses pengolahan yang tidak sesuai ketentuan.
Sementara itu, Asintel Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Erwin Agung T. Wiyono mengatakan TNI turut mendukung program prioritas nasional melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program MBG, hingga pembangunan jembatan di daerah.
Ia menyebut Lampung menjadi salah satu daerah dengan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tercepat di luar Pulau Jawa. Selain itu, TNI juga mendapat target pembangunan 30 jembatan perintis guna memperkuat konektivitas wilayah.
Di sisi lain, Polda Lampung menegaskan pentingnya menjaga keamanan sebagai prasyarat pembangunan daerah. Kasubbid PID Bidang Humas Polda Lampung, Kompol Andri Yulianto, mengatakan iklim investasi dan aktivitas ekonomi hanya dapat tumbuh baik apabila situasi keamanan tetap kondusif.
Polda Lampung, lanjutnya, juga memperkuat patroli siber untuk menekan penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi publik sekaligus membangun optimisme masyarakat.
Ketua AMSI Lampung, Hendri Setiadi, dalam kesempatan tersebut mengingatkan agar program MBG tidak hanya dipandang sebagai program makan gratis semata, tetapi juga sebagai momentum membangun ekosistem ekonomi lokal di Lampung.
Ia menilai besarnya anggaran MBG harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa melalui keterlibatan petani, pelaku UMKM, dan rantai pasok lokal.
Sarasehan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan mahasiswa, tokoh adat, pegiat media, birokrasi, hingga aktivis masyarakat sipil. Berbagai isu pembangunan daerah, mulai dari pengelolaan MBG, keamanan, ekonomi desa, hingga pengawasan program pemerintah dibahas secara terbuka. Diskusi dipandu moderator Fajar Arifin, S.H., CEO Senator.ID Group.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat dapat semakin memperkuat arah pembangunan daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. (NR/N)