LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Giri Akbar, mengatakan pembahasan dilakukan untuk memastikan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 maupun penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Hari ini rapat koordinasi karena pemerintah daerah akan menyerahkan berkas KUA-PPAS. Dengan fiskal yang terbatas, kita harus cermat dan menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas,” kata Giri Akbar. Selasa (28/07/2026).
Menurutnya, DPRD melalui Badan Anggaran bersama pemerintah daerah akan mengkaji secara menyeluruh setiap program dan kegiatan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Melalui pembahasan APBD Perubahan dan APBD 2027 bersama Badan Anggaran, kami mengutamakan program-program yang benar-benar menjadi prioritas bagi masyarakat,” ujarnya.
Giri menjelaskan, secara teknis evaluasi terhadap anggaran akan dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, DPRD dan pemerintah daerah telah menyamakan komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengurangi pengeluaran yang dinilai kurang mendesak.
Ia mengatakan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) serta kebijakan efisiensi yang tertuang dalam surat edaran Kementerian Keuangan.
“Spirit yang kami bangun sama. Item-item yang dirasa tidak diperlukan bisa dikurangi atau dihilangkan agar anggaran lebih efektif,” terangnya.
Beberapa pos belanja yang berpotensi dilakukan efisiensi di antaranya kegiatan rapat di hotel, belanja alat tulis kantor (ATK), serta pengeluaran lain yang dinilai tidak bersifat prioritas.
Giri berharap, melalui penyusunan anggaran yang lebih selektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, APBD Perubahan Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi APBD yang lebih berkualitas bagi Provinsi Lampung.
“Mudah-mudahan APBD Perubahan dan APBD 2027 menjadi APBD yang paling berkualitas untuk Provinsi Lampung,” ucapnya. (NR/N)